Pasangan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
Tag: mahkamah konstitusi
Menko Kumham Imipas Sebut TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan konten
Wamenkomdigi Buka Suara Tentang Larangan Rangkap Jabatan
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkomdigi) Nezar Patria angkat bicara mengenai larangan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di
Iwakum Uji Materi UU Pers ke MK: Perlindungan Hukum Wartawan
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) telah mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Iwakum Uji Materi UU Pers ke MK: Permintaan Perlindungan Hukum Wartawan
Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 8
Buruh Minta Dukungan untuk Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu 2029
Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilu lokal atau daerah pada tahun 2029
Pembagian Pemilu Lokal dan Nasional Disetujui oleh PKS
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu lokal
DPR Bahas Putusan MK Mengenai Pemisahan Pemilu dengan Janji Transparan
Pada hari Selasa, 15 Juli 2025, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa komisinya telah mengusulkan untuk segera memulai
Ketua KPU: Pernyataan MK Soal Pemisahan Pemilu Tidak Diklarifikasi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa KPU tidak pernah diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan putusan mengenai
Amendemen UUD Pilihan Menjelang Pemilu: Solusi Pemisahan yang Sulit
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR, mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu lokal dan nasional tidak bisa langsung diatur