Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan
Tag: mahkamah konstitusi
NasDem Desak DPR Minta Penjelasan MK Terkait Pemisahan Pemilu
Partai NasDem mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan pemisahan skema Pemilu. MK
Penat dengan Pemilu: Dampak Pilpres dan Pilkada Berdekatan
Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal yang berdekatan dapat menyebabkan pemilih merasa jenuh dengan pemilu. Putusan
DPR Tunda Pembahasan RUU Pemilu, Bukan Kearifan yang Buru-buru
DPR belum memiliki rencana untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu dalam sidang terakhir mereka. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa
Usul Legislator PKS: Penyadapan Diatur dalam UU Terpisah
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, berpendapat bahwa ketentuan mengenai penyadapan sebaiknya tidak dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
WALHI Gugat 13 Pasal UU Cipta Kerja ke MK: Langkah Penting dalam Perlindungan Lingkungan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah resmi mengajukan permohonan uji materi terkait Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Batas Maksimal Koalisi Parpol: Cara Mencegah Capres Tunggal
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyarankan perlunya revisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas maksimal koalisi untuk pencalonan guna mencegah kemungkinan
Implementasi E-Voting di Pilkades: Target Kemendagri untuk Seluruh Desa
Kemendagri akan mulai menerapkan e-voting pada seluruh Pilkades di Indonesia. Wakil Menteri Kemendagri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan rencana ini saat berbicara dalam
Permohonan Gugatan UU TNI yang Disidang MK: Analisis dan Implikasinya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan sidang pendahuluan untuk 11 perkara uji formil dan materiil UU TNI pada Jumat (9/5). Sidang tersebut dibagi menjadi
Pasal Menyerang Kehormatan di UU ITE: Kriteria untuk Pemerintah
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan putusan terkait sebagian dari permohonan aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi