Pada Senin, 15 September 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan urgensi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk
Tag: kemendagri
Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda dalam Gerakan Pangan Murah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pentingnya peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga
Peringatan HUT Ke-80 RI: Upacara Kemendagri dan BNPP
Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025, segala Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Pemberdayaan OAP Diganjar 2.200 Unit Rumah: Harapan Wamendagri Ribka
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengharapkan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, terutama Orang
Wamendagri Bima Arya: MBG dan Kopdeskel Merah Putih dalam ASUF 2025
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto telah memaparkan sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel)
Dialog Mendagri dan Menteri PKP dengan Masyarakat Papua di Acara Bakar Batu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan
Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII oleh Pemerintah
Pada Senin, 28 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 1.110 Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda Segera Terbitkan PBG dan BPHTB demi Akselerasi Program 3 Juta Rumah
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah untuk mengakselerasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
Langkah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Pemerintah
Pemerintah Indonesia memiliki target untuk memajukan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian penting dalam mengakselerasi ekonomi digital di Tanah Air. Bersama dengan
DPR Usul UU Atur Batas Wilayah di Pulau Aceh: Solusi Sengketa
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar penetapan batas wilayah provinsi dan kabupaten kota diatur melalui undang-undang sebagai respons terhadap