Kamis, 4 Januari 2024 – 15:07 WIB
Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo merasa heran atas kekhawatiran tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, soal pembagian bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah dimasa-masa kampanye Pemilu. Padahal, kata dia, Menteri Sosial Tri Rismaharini merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).
“Baca Juga :
Ganjar Ungkap Pesan Megawati soal Kasus Penganiayaan Relawan di Boyolali”
“Jika tim paslon 03 (Ganjar-Mahfud) khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lah Mensos-nya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Drajad melalui keterangannya pada Kamis, 4 Januari 2024.
Menurut dia, bantuan sosial itu merupakan program pemerintah yang sudah masuk dalam APBN. Memang, kata dia, penyaluran bantuan sosial itu ada pada ranah eksekutif, sehingga pemerintah yang berwenang mendistribusikannya.
“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN ini.
“Viral Satpol PP Dukung Gibran, TKN: Pertanda Betapa Dicintai Rakyat”
Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang dananya dari APBN. Sehingga, kata dia, tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu,” kata Ari kepada wartawan Kamis, 4 Januari 2024.
Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran Bansos selama pemilu, kata Ari, pemerintah juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
“Karena tujuan utama Bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial, agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain, yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” jelas dia.
Menurut dia, Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain menyalurkan Bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi.
“Serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukiman baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024,” ungkapnya.
PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH
Selanjutnya, Ari menambahkan bahwa target sasaran Bansos juga jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data-data ‘by name by adress’. Makanya, kata dia, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan sasaran program untuk menekan exclusion error untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.
“Penyaluran Bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari Pusat sampai Daerah, dan juga Pemerintah Desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
