Kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang melibatkan kemungkinan ketidakberesan dalam pengadaan laptop senilai
Tag: penyidik
KPK Menyita Dokumen Kasus Kredit Fiktif di BPR Bank Jepara
KPK Melakukan Penyitaan Dokumen Terkait Kasus Korupsi Pencairan Kredit di PT Bank Jepara Artha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan dokumen
Kejati Jabar Terima SPDP Bareskrim terkait Laporan RK Soal Lisa
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, atau Kejati Jabar, menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri terkait kasus pencemaran nama baik mantan
Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi Minyak 2021
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, terkait kasus korupsi di perusahaan tersebut pada periode 2018-2023. Penyidik
Polisi Tetapkan 4 Tersangka Joki UTBK USU, Duga Dapat Rp10 Juta
Polsek Medan Baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus perjokian Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk mengikuti ujian masuk di Universitas
Novel Baswedan: Penghargaan UMY untuk Berantas Korupsi
Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan baru-baru ini menerima penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Penghargaan ini diberikan dalam
15 Tersangka Uang Palsu UIN Diproses di Pengadilan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa berencana segera melimpahkan 12 berkas perkara dari 15 tersangka kasus pabrik uang palsu yang diproduksi di perpustakaan kampus
Sita Mobil dan Sepeda Brompton dalam Kasus Suap Vonis Migor
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dengan kasus suap vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa
Pembagian Uang Suap 3 Hakim Kasus CPO: Analisis Terbaru
Kejaksaan Agung, atau Kejagung, telah menetapkan tiga hakim sebagai tersangka karena menerima uang suap terkait dengan pemberian vonis lepas kepada terdakwa korporasi
Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan di RUU KUHAP
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pasal 124 dalam draf rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang