Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertimbangkan dokumen perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dalam menyelesaikan polemik terkait 4 pulau Aceh-Sumatera
Tag: kementerian dalam negeri
Polemik Pulau Aceh-Sumut: Potensi Migas dan Anggota DPR
Anggota DPR asal Aceh, Muslim Ayub, meyakini bahwa polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) berkaitan dengan potensi
Implementasi E-Voting di Pilkades: Target Kemendagri untuk Seluruh Desa
Kemendagri akan mulai menerapkan e-voting pada seluruh Pilkades di Indonesia. Wakil Menteri Kemendagri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan rencana ini saat berbicara dalam
Solusi Terbaik untuk Menghindari PSU di Pilkada Banjarbaru
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan pentingnya agar tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) setelah penyelenggaraan PSU Pilkada 2024. Bima menegaskan
Tips Bahagia untuk Anak Tanpa Perlu ke Jepang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengomentari perjalanan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, ke Jepang selama masa mudik Lebaran 2025 dengan menyatakan bahwa tidak
Panggilan Kemendagri ke Luar Negeri Tanpa Izin Lucky Hakim
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memanggil Bupati Indramayu Lucky Hakim untuk memberikan keterangan terkait kabar perjalanannya ke Jepang tanpa izin. Wakil Menteri