Menyusul desakan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), semakin mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Tag: dpr ri
Gosip: Prerogatif Presiden atau Fokus pada Kebijakan? Tips SEO
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi membantah kabar tentang Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Rieke PDIP Usulkan Prabowo Terbitkan Perpres Jaminan Sosial untuk Ojol
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang
Fraksi PAN Menyiapkan Evaluasi Tunjangan DPR, Ajakan untuk Kader Bersikap Sederhana
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI siap mendukung evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli
Puan Menyampaikan Permintaan Maaf dan Komitmen Perbaikan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta maaf karena belum dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik. Permintaan maaf ini disampaikan menyusul
Polisi Patroli Cegah Pelajar Ikut Demo di DPR: Tindakan Pemencegahan Penting
Kepolisian akan melakukan pencegahan dan patroli di titik-titik perbatasan menuju Jakarta untuk mencegah pelajar berpartisipasi dalam aksi demo buruh di DPR RI.
Pimpinan DPR Siap Temui Massa Demo Tanpa Perwakilan
Pada Selasa, 26 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan massa aksi demonstrasi yang menolak
Ibu Menyusui dan Difabel: Prioritas Kesehatan Terpenting
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait usulan gerbong kereta khusus merokok dari DPR RI. Dalam kunjungannya ke Stasiun Balapan Solo,
10 Cara Mengelola Keuangan di Tengah Ekonomi Sulit
Yenny Wahid Membahas Tunjangan Rumah Anggota DPR RI Putri dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, Yenny
Kritik Rumah DPR Rp50 Juta: Evaluasi Kebijakan Berlebihan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait kritikan masyarakat terhadap tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp50 juta setiap bulan. Puan menyatakan