Usul Perdana Menteri Denmark untuk Memaksakan Solusi Dua Negara bagi Palestina dan Israel Jika Tidak Dapat Terwujud secara Sukarela

Rabu, 25 September 2024 – 13:02 WIB

Praha, VIVA – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa komunitas internasional mungkin harus memaksakan implementasi solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina apabila pihak berkonflik tak mampu mewujudkannya sendiri.

“Komunitas internasional harus mengambil alih isu ini … ini bukan saja persoalan Timur Tengah, ini juga persoalan seluruh dunia, dan karena itulah kita harus memaksa supaya solusi dua negara terwujud,” kata Frederiksen kepada media Denmark DR ketika tiba di New York pada Selasa waktu setempat, 24 September 2024.

Menurut Frederiksen, konflik Timur Tengah saat ini telah menutupi inisiatif-inisiatif positif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia pun menegaskan siap bertindak tegas untuk meredakan tensi yang makin meningkat.

“Saat ini adalah masa yang amat berat bagi Timur Tengah, apalagi dengan adanya risiko bahwa kondisi di sana bisa jadi semakin buruk,” kata dia, sembari menyoroti keengganan Israel mendukung solusi dua negara.

Meski terus mendorong perdamaian di Timur Tengah, parlemen Denmark pada Mei lalu menolak usulan untuk mengakui kedaulatan negara Palestina karena sepakat dengan posisi pemerintah bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberi pengakuan.

Hal tersebut bertolak belakang dengan keputusan sejumlah negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang telah mengakui Palestina.

Walau demikian, Denmark terus menunjukkan komitmennya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina, seperti pemberian dana sebesar 15,3 juta dolar AS (Rp231,86 miliar) melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, meski ditentang Israel.

Agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak berhenti sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 41.400 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan melukai hampir 96.000 warga lainnya. (ant)