Pada Selasa, 15 Juli 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menepis anggapan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tag: ruu kuhap
DPR Terima RUU KUHAP: Dibahas di Komisi III
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait Rancangan Undang-undang Kitab
RUU KUHAP Jadwal Disahkan 2025: Pendapat Pro dan Kontra
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengungkapkan bahwa revisi UU KUHAP harus diselesaikan pada tahun 2025. Hal ini dipandang penting karena revisi
Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Penyadapan di RUU KUHAP
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyoroti pasal 124 dalam draf rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang