Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Samsi Gunarta, mengumumkan bahwa layanan transportasi umum Trans Metro Dewata di Provinsi Bali akan dihentikan mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini diambil karena tidak ada dukungan anggaran yang jelas dari Kementerian Perhubungan RI. Gunarta menyatakan bahwa langkah-langkah penanganan sementara sedang disiapkan hingga situasi operasional Trans Metro Dewata membaik. Transportasi umum ini telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Meskipun begitu, penyaluran anggaran untuk Trans Metro Dewata berasal dari APBN Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kementerian Perhubungan RI memutuskan untuk menghentikan anggaran ini, yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Bali fokus untuk melakukan handover layanan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan dana sebesar Rp 80 miliar per tahun untuk pembelian layanan satu koridor.
Negosiasi sedang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan RI agar layanan Trans Metro Dewata tetap berjalan dengan baik di masa depan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan layanan transportasi umum yang berkualitas di wilayah Provinsi Bali. Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, serta mengutamakan keberlanjutan program angkutan umum untuk kepentingan masyarakat.
