Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait perampasan aset. Benny menganggap bahwa penerbitan Perppu Perampasan Aset sangat mendesak sebagai respons terhadap tuntutan publik yang semakin meningkat melalui gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini. Dia yakin bahwa semua fraksi di DPR akan mendukung penerbitan Perppu tersebut.
Menyusul upaya fraksinya dalam mendorong pembahasan RUU tersebut sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Benny menyatakan bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah maupun fraksi lain di DPR sebelumnya. Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, masih menunggu naskah RUU dari Badan Keahlian DPR dan mengharapkan penyusunannya dilakukan secara hati-hati agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi belum membahas RUU Perampasan Aset dan fokus saat ini adalah menyelesaikan daftar RUU lain. Dengan demikian, diskusi terkait RUU tersebut belum dimulai. Dengan upaya dari berbagai pihak, diharapkan penyelesaian masalah perampasan aset ini bisa terwujud dengan baik.
