Anggota Komisi IX DPR RI, Galih Kartasasmita, menolak usulan legalisasi judi di kasino sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rapat dengan Kementerian Keuangan. Galih berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mencari sumber pendapatan negara selain dari sektor sumber daya alam non migas. Saat ini, Indonesia terlalu mengandalkan pendapatan dari komoditas SDA migas, yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Galih juga merujuk pada Uni Emirat Arab yang sukses menggali pendapatan negara di luar sumber daya alam nonmigas dengan membuka kasino. Namun, Galih menekankan bahwa contoh tersebut tidak harus diikuti oleh pemerintah Indonesia. Beliau mendorong pemerintah dan semua pihak untuk berpikir kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara baru atau yang bisa diperluas.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menolak keras wacana legalisasi judi atau kasino di Indonesia. Menurut Kholid, biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi dapat memberikan dampak negatif yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kholid lebih memilih fokus pada pengembangan ekonomi yang halal dan memperkuat sektor keuangan syariah daripada melegalkan aktivitas perjudian yang berisiko tinggi.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Galih dan Kholid sama-sama menyuarakan pentingnya mencari sumber PNBP baru dengan cara yang etis dan legal. Kedua anggota DPR ini menunjukkan kesadaran akan konsekuensi sosial dan ekonomi dari keputusan pemerintah terkait dengan perjudian dan kasino. Meskipun memiliki sudut pandang berbeda, keduanya sepakat bahwa langkah ekonomi harus didasari oleh prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
