Kementerian Kebudayaan sedang merencanakan proyek penulisan kembali sejarah Indonesia yang mendapatkan perhatian dari beberapa sejarawan. Mereka berharap agar proyek ini tetap memperhitungkan bagian gelap sejarah Indonesia, terutama dalam hal pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Menurut Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, penulisan kembali sejarah tidak akan merubah kejadian pembantaian 1965 yang sering disebut sebagai G30S PKI atau Gestok. Proyek ini diharapkan selesai pada Agustus 2025 dan akan diperbarui berdasarkan penelitian sejarawan. Namun, beberapa sejarawan seperti Asvi Warman Adam menyatakan kekhawatiran terhadap penulisan sejarah yang mengesampingkan peristiwa kelam dalam sejarah bangsa. Mereka berpendapat bahwa penulisan sejarah haruslah mengandung kebaruan dan tidak boleh menyembunyikan fakta-fakta yang ada. Salah satu poin krusial adalah bagaimana pemerintah akan memasukkan peristiwa pelanggaran HAM berat dalam penulisan sejarah agar tidak hanya merayu pemerintah saat itu, tetapi juga mengakui kesalahan yang telah terjadi.
Menangkan Sejarah RI: Mengurai Rezim Tanpa Legitimasi
