Pada Minggu, 14 September 2025, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penayangan pesan pemerintah melalui media publik, termasuk bioskop, adalah suatu hal yang wajar selama mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan respons terhadap perbincangan publik mengenai penayangan video pendek yang berisi program-program terobosan Presiden Prabowo Subianto di beberapa bioskop belakangan ini. Menurut Mensesneg, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang lumrah selama tidak melanggar aturan atau mengganggu kenyamanan dan keindahan.
Sebelumnya, beredar videonya yang memuat cuplikan kegiatan dan pernyataan Prabowo beserta data capaian program, sebelum film utama diputar di bioskop. Capaian program tersebut mencakup produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, 100 Sekolah Rakyat, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Setelah penayangan video tersebut, film bioskop kemudian diputar seperti biasa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga membantah kabar tentang surpres pergantian Kapolri yang dikirimkan kepada DPR oleh Prabowo. Menurut Prasetyo, kabar tersebut tidak benar. Semua informasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penayangan pesan pemerintah melalui media publik dan respons dari pihak terkait dalam memastikan pesan-pesan tersebut disampaikan secara sesuai dan efektif.
