Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa korupsi di tubuh BUMN tidak bisa dihilangkan, namun dapat ditekan. Hal ini disampaikan setelah pertemuan dengan KPK untuk membahas sistem pencegahan korupsi. Erick Thohir mengatakan bahwa konsultasi dengan KPK bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem pencegahan korupsi yang dapat menekan kasus korupsi. Meskipun tidak mungkin menghilangkan korupsi sepenuhnya, namun dengan membangun sistem dan kepemimpinan yang kuat, kasus korupsi dapat ditekan.
Pertemuan juga membahas sinkronisasi hukum setelah revisi UU BUMN. Dalam UU BUMN yang baru, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara, sehingga tidak wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK dan tidak bisa dikenakan delik korupsi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan dukungan KPK dalam upaya Kementerian BUMN dalam memberantas korupsi. KPK akan mendukung agar aset negara tidak hilang akibat kasus korupsi.
Dengan komitmen dari Kementerian BUMN dan dukungan dari KPK, diharapkan keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Upaya pencegahan korupsi di BUMN menjadi fokus bagi kedua lembaga untuk memastikan keberlanjutan integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.
