Kamis, 26 September 2024 – 07:41 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan sedang mempertimbangkan penambahan komisi di DPR untuk mengimbangi penambahan Kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
“Ini sedang dipertimbangkan, mengingat rencana penambahan kementerian, kemungkinan harus ada penambahan komisi,” kata Puan seperti dilansir dpr.go.id pada Rabu 25 September 2024.
Menurut Puan, penyesuaian dilakukan oleh DPR untuk memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan efektif.
“Hal ini untuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah dengan legislatif,” tambah Puan.
Ketua DPR RI juga menjelaskan, penambahan komisi dilakukan untuk memastikan setiap kementerian memiliki mitra yang tepat di DPR RI untuk melakukan pengawasan, konsultasi, dan dukungan dalam melaksanakan program-program pemerintah.
“Jadi kemungkinan juga ada penambahan komisi jika ada penambahan kementerian,” jelas Puan.
Adapun ketentuan dan mekanisme untuk hal ini sedang dibahas oleh DPR RI, Puan berharap hal itu dapat diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat dari semua fraksi DPR.
Sebelumnya pada Kamis 19 September 2024, DPR telah resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.
Keputusan ini akan membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk menambah kementerian sesuai kebutuhan. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
