Minggu, 11 Agustus 2024 – 10:27 WIB
Jakarta, VIVA – Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menyebut, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil mentransformasi sistem demokrasi menjadi oligarki. Salah satu warisan sistem oligarki ini, yakni dilemahkannya regulasi di sektor pertambangan.
Didik mengatakan, suksesnya Jokowi merubah sistem menjadi oligarki ini diharapkan tidak dilanjutkan oleh kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Warisan sistem oligarki Jokowi di sektor ini antara lain regulasi yang lemah dan dilemahkan dengan sengaja agar sistem oligarki berjalan dengan mulus. Ada regulasi formal yang bertujuan melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat, sering kali regulasi ini lemah atau tidak ditegakkan dengan baik, sehingga memungkinkan praktik-praktik eksploitasi yang merugikan,” ujar Didik dalam keterangannya Sabtu, 10 Agustus 2024.
Menurutnya, melemahnya sistem regulasi ini telah membuat perizinan disalahgunakan, sehingga terkuak kasus Gubernur Maluku Utara. Sebab dalam kasus ini nama Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution disebut dalam sidang kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara.
“Terkuak kasus Gubernur Maluku Utara, yang sebenarnya ada indikasi kuat terjadi di banyak daerah lainnya. Ini terjadi karena praktik politik uang dan sistem politik yang mahal. Sistem politik seperti ini menjadi wahana yang subur bagi kolusi antara pengusaha dan pengusaha,” terangnya.
Didik menuturkan, sebetulnya harapan terkait hal ini ada di tangan KPK untuk mencegah korupsi tidak lebih meluas lagi. Namun, saat ini KPK disebutnya telah dilemahkan Jokowi.
“Di sini, di dalam aspek hukum ini, Jokowi 10 tahun ini telah berhasil mentransformasikan sistem reformasi hukum (produk reformasi 1998) menjadi sistem bandit, di mana yang kuat berkuasa,” ujarnya.
Didik mengatakan, amandemen UU KPK merupakan persetujuan Jokowi secara tersembunyi dan merupakan titah langsung. Sehingga DPR dengan suka cita dan sangat gembira menjalankannya. Baleg pun dengan secepat kilat mengetuk palu dalam rapat malam dan bahkan dini hari.
“Pada masa sebelumnya amandemen UU KPK tidak pernah berhasil meskipun DPR sangat bersemangat karena presiden tidak bersetuju. Selama Presiden tidak setuju terhadap amandemen UU KPK tersebut, maka tidak akan pernah terjadi pelemahan KPK,” katanya.
“Tetapi pada masa 10 tahun Jokowi, amandemen UU KPK sukses dan KPK lemah karena presiden bukan hanya menyetujui tetapi menjadi bagian utama dan pemimpin dalam amandemen dan pelemahan KPK tersebut,” imbuhnya.
