Krisis Air Mengancam Masyarakat Gaza Pasca Serangan Udara dari Israel

Selasa, 30 Juli 2024 – 08:53 WIB

Gaza, VIVA – Koordinator PBB di Gaza pada hari Senin, 29 Juli 2024 mengatakan harus ada kepatuhan terhadap hukum internasional setelah pengeboman Israel terhadap reservoir air minum di Rafah, Jalur Gaza selatan.

“Hukum humaniter internasional sudah sangat jelas tentang apa yang dituntut dari pihak-pihak yang berkonflik, jadi saya rasa Anda tidak memerlukan komentar tambahan dari saya,” kata Sigrid Kaag, koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza, dilansir dari Anadolu Ajansi.

“Sementara itu apa pun yang kita perlukan, juga sesuai dan selaras dengan hukum internasional adalah akses yang aman, keselamatan dan keamanan untuk terwujud. Kita jelas perlu meningkatkan semua fasilitas yang menyediakan air air bersih untuk masyarakat, yang dapat kita sediakan untuk sanitasi,” tambahnya.

Sementara itu, Tentara Israel telah mengakui tentaranya bertanggung jawab atas pengeboman waduk air di Tal al-Sultan dan dikatakan telah memulai penyelidikan.

Peristiwa ini telah meningkatkan kekhawatiran mengenai makin parahnya krisis air di wilayah tersebut.

Sebuah video yang beredar daring menunjukkan seorang tentara Israel menanam alat peledak di reservoir air utama, yang kemudian diledakkan.

Salah satu tentara mengunggah video ledakan tersebut di media sosial dengan judul “Penghancuran waduk air Tel Sultan untuk menghormati hari Sabat.”

Lembaga-lembaga lokal dan pemerintah kota di Gaza telah berulang kali menuduh militer Israel dengan sengaja menghancurkan jaringan air, sumur, dan pabrik desalinasi, sehingga memperburuk krisis air minum.

Pembatasan bahan bakar yang diberlakukan oleh Israel semakin menghambat pengoperasian fasilitas desalinasi yang tersisa di wilayah tersebut.

Diketahui, Israel telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina di Gaza sejak serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Tindakan tersebut telah memicu bencana kemanusiaan dan persidangan yang sedang berlangsung atas dugaan genosida di Mahkamah Internasional.