Kamis, 25 Juli 2024 – 06:18 WIB
Washington – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan akan meninjau kesepakatan yang dicapai antara faksi-faksi Palestina untuk mengakhiri perpecahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan membentuk pemerintah persatuan nasional.
AS juga secara tegas menolak peran kelompok pejuang Palestina, Hamas, dalam kesepakatan yang dimediasi oleh China.
“Kami belum melihat teks dari apa yang disebut sebagai Deklarasi Beijing, namun kami akan melakukannya,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam konferensi pers, Selasa, 23 Juli 2024.
Namun, ia menegaskan bahwa AS telah mencap Hamas sebagai organisasi teroris, bahkan sebelum konflik terbaru di Jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu.
“Dalam hal tata kelola Gaza setelah konflik berakhir, tidak ada tempat bagi organisasi teroris. Hamas telah lama menjadi organisasi teroris. Mereka telah menyebabkan kematian warga sipil yang tak berdosa, baik warga Israel maupun Palestina,” kata Miller.
“Jadi, ketika melihat tata kelola Gaza setelah konflik, seperti yang telah kami jelaskan, kami ingin melihat Otoritas Palestina mengelola Gaza yang bersatu di Tepi Barat. Namun, kami tidak mendukung peran Hamas,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan AS mendorong China untuk menggunakan pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan tersebut untuk mencegah eskalasi konflik.
“Faksi-faksi Palestina mencapai kesepakatan rekonsiliasi setelah melakukan tiga hari perundingan di Beijing untuk mengakhiri perpecahan politik sejak 2007. Perwakilan dari 14 kelompok, termasuk Fatah dan Hamas, menandatangani pernyataan yang berisi komitmen untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kendali Palestina atas Jalur Gaza setelah serangan Israel terhadap daerah tersebut berakhir. Para penandatangan perjanjian mengatakan mereka akan membentuk pemerintah persatuan nasional sementara untuk mengawasi rekonstruksi Gaza yang dilanda perang dan menyelenggarakan pemilihan umum. (ant)
