Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengecam pernyataan Guntur Soekarnoputra yang mengaitkan nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
“Pernyataan tersebut merupakan bentuk kritikan yang sangat tajam dari Guntur. Seharusnya kritikannya tidak seperti itu, karena pernyataan tersebut terkesan meremehkan Jokowi, terlalu merendahkan Jokowi,” kata Ujang.
“Yang dilakukan oleh Guntur merupakan bagian dari ‘serangan’ PDI-P terhadap Jokowi yang dianggap tidak lagi seiring dengan garis partai. Namun, apa pun itu, kita sudah tahu bahwa Jokowi memiliki pilihan, PDI-P juga memiliki pilihan, dan pilihannya berbeda. Jadi, suka atau tidak, dalam konteks Pilpres 2024, pertarungan terjadi antara PDI-P dan Jokowi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ujang mengungkapkan bahwa pernyataan Guntur berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik bagi Guntur maupun PDI-P. “Apa yang dilakukan oleh Guntur sangat tajam, terlalu tajam, dan itu tidak hanya merugikan Guntur sendiri, tetapi juga PDI-P, karena Jokowi juga bisa marah. Jokowi juga bisa ‘mengganjal’, bisa menghadang PDI-P maupun Ganjar-Mahfud untuk dapat unggul,” jelasnya.
Dengan situasi politik saat ini, Ujang berharap bahwa setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional, serta menahan diri dari tindakan yang merendahkan pihak manapun. Politik, kata Ujang, harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Berpolitik harus bersaing secara sehat, harus bersaing dengan rasional. Jangan marah, jangan memancing emosi. Berpolitik harus menjaga persatuan dan kesatuan. Pernyataan Guntur tersebut bisa saja membuat pendukung Jokowi marah, bahkan membuat pendukung setia bisa membalas Guntur maupun PDI-P. Hal ini akan mengganggu kondusivitas,” pungkas Ujang.
Pernyataan Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI, Guntur Soekarnoputra yang merujuk pada Jokowi disampaikan saat dirinya membuka acara relawan pimpinannya dalam acara yang bertajuk “Rock and Roll Day’s”.
“Jika Ganjar dan Mahfud sudah menjadi presiden dan wakil presiden, presiden memiliki hak prerogatif, mudah bagi Jokowi untuk ditentukan nasibnya, terserah,” kata Guntur di hadapan para relawan di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin (29/1). (SENOPATI)
