Jakarta, VIVA – Pada 20 Oktober 2024 mendatang, Republik Indonesia akan melangsungkan momen bersejarah, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menyaksikan berbagai dinamika dalam setiap proses pelantikan presiden. Mulai dari pelantikan Soekarno sebagai presiden pertama di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga era Reformasi yang membawa perubahan besar dalam tata cara pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Masing-masing momen ini mengukir sejarah yang patut dikenang, menandai bagaimana demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia telah berevolusi. Berikut ini perjalanan pelantikan presiden Republik Indonesia, dari masa Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi).
1. Presiden Soekarno: Pemimpin Pertama di Masa Perjuangan
Pelantikan presiden pertama berlangsung pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Sang proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Momen ini menjadi dasar berdirinya negara kesatuan, diiringi dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945.
Meski kemerdekaan telah diproklamirkan, perjuangan belum berakhir. Indonesia harus mempertahankan kedaulatan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa, hingga akhirnya memperoleh pengakuan internasional pada Konferensi Meja Bundar (KMB) Desember 1949. Tak sampai satu tahun, Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden Soekarno masih di pucuk pimpinan.
2. Presiden Soeharto: Era Panjang Orde Baru
Krisis politik setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965 kemudian memicu pergolakan di tanah air, hingga akhirnya MPRS mencabut kekuasaan sang proklamator Soekarno. Jenderal Soeharto yang saat itu berjasa dalam menstabilkan kondisi G30S diangkat sebagai pejabat presiden, dan secara resmi dilantik sebagai Presiden kedua pada 27 Maret 1968. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Pada Maret 1967, “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Soeharto saat pelantikan presiden.
Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto memegang kekuasaan, terpilih kembali dalam enam periode berturut-turut, atau selama lebih dari 30 tahun. Yakni pada tanggal 23 Maret 1973, tanggal 23 Maret 1978, tanggal 11 Maret 1983, tanggal 11 Maret 1988, tanggal 11 Maret 1993, dan terakhir Soeharto mengucap sumpah jabatan presiden pada tanggal 11 Maret 1998. Hingga akhirnya terjadi krisis ekonomi, politik, dan hukum yang terjadi pada tahun 1997 melatarbelakangi jatuhnya Orde Baru, mahasiswa bersama rakyat dari berbagai elemen melakukan demo besar-besar agar Soeharto lengser dari kekuasaan. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat Soeharto meletakkan jabatan presiden setelah berkuasa selama 32 tahun pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil presiden Soeharto kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie menggantikan posisi Soeharto yang diminta turun oleh Rakyat.
3. Presiden B.J. Habibie: Mengawal Transisi Menuju Reformasi
Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga. Prosesi pelantikannya dilangsungkan di Istana Merdeka pada hari yang sama, yakni 21 Mei 1998. Prosesi pelantikan Habibie dilaksanakan di Istana Merdeka usai Soeharto membacakan pengunduran diri. Habibie mengucap sumpah sebagai presiden ketiga Republik Indonesia dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Habibie pada pelantikan presiden.
Habibie bertugas memimpin Indonesia melewati masa transisi, termasuk menggelar pemilu lebih awal pada tahun 1999 yang menjadi awal dari era reformasi dan demokrasi yang lebih terbuka.
4. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Tokoh Pluralisme yang Dilengserkan
Pemilu yang seharusnya diadakan 2003 tu dilaksanakan lebih awal yakni pada 7 Juni 1999, MPR hasil pemilu 1999 mengadakan sidang umum untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Voting anggota MPR menghasilkan kemenangan bagi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengungguli anak sang proklamator Soekarno, Megawati Soekarnoputri.
Hasil pemilu 1999 membawa Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur ke kursi kepresidenan sebagai Presiden ke-4. Pelantikannya berlangsung pada 20 Oktober 1999 di depan Sidang Umum MPR. “Saya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Gus Dur saat pembacaan sumpah.
Namun, masa kepemimpinannya yang penuh dinamika berakhir lebih cepat ketika Gus Dur dilengserkan oleh Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, dan Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai penggantinya. Gus Dur dituduh menyelewengkan dana dari Yayasan Dana kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar USD 4 juta dolar dan menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar USD 2 juta dolar. Meskipun tuduhan tersebut tak pernah terbukti, Gus Dur tetap dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 Tentang Sumpah Jabatan ap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
5. Presiden Megawati Soekarnoputri: Presiden Perempuan Pertama
Pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 pada 23 Juli 2001 mencatat sejarah baru, menjadikannya presiden perempuan pertama di Indonesia. Kepemimpinannya berfokus pada stabilisasi politik dan ekonomi pasca-krisis, serta melanjutkan agenda reformasi yang telah dicanangkan pendahulunya. Megawati diangkat menjadi presiden ke-5 di tengah masa jabatan Gus Dur yang dilengserkan dari kursi presiden. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Megawati saat pembacaan sumpah pada pelantikan presiden.
6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Era Pemilu Langsung
Pemilu 2004 menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa SBY terpilih bersama Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. SBY dengan latar belakang militer itu dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004 bersama wakilnya Jusuf Kalla. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap SBY dalam sumpahnya di pelantikan presiden.
SBY kembali terpilih untuk periode kedua pada pemilu 2009, kali ini bersama Boediono. Pelantikannya pada 20 Oktober 2009 menjadi simbol kepercayaan rakyat untuk melanjutkan agenda pembangunan dan reformasi.
7. Presiden Joko Widodo (Jokowi): Pemimpin dari Rakyat untuk Rakyat
Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, membawa warna baru yang datang dari kalangan ‘rakyat sipil’, Jokowi meraih perolehan suara paling banyak dan terpilih menjadi presiden ketujuh bersama wakilnya Jusuf Kalla. Pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2014 diselenggarakan di Gedung Nusantara Komplek Parlemen pada tanggal 20 Oktober 2014. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Jokowi pada pelantikan presiden.
Jokowi mewakili harapan akan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor, terutama pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Pada 2019, Jokowi kembali terpilih presiden dua periode, Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019 bersama wakilnya Ma’ruf Amin.
