Senin, 5 Agustus 2024 – 11:43 WIB
Surabaya, VIVA – KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam muncul lagi dan ikut bersuara di tengah suasana panas antara KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari PBNU dan A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari PKB. Melalui pandangan tertulis secara terbuka, Gus Salam mengkritik PBNU masa khidmat 2022-20227 sebagai rezim yang menyakitkan.
Dalam tulisannya, Gus Salam mengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat 2018-2023. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Kabupaten Jombang, itu memang tidak selesai berkhidmat setelah dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua PWNU Jatim oleh PBNU. Beberapa pekan kemudian, PBNU juga mencopot KH Marzuki Mustamar dari jabatan Ketua PWNU Jatim.
“Lama saya tidak memberi catatan terhadap perjalanan dan kinerja PBNU. Berharap semua berjalan sesuai dengan jargon ‘menghidupkan kembali pemikiran Gus Dur’. Terlebih, arah kepemimpinan PBNU 2022-2027 ditunjukkan melalui manifesto tertulis dalam buku ‘PBNU; Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, Tajdid Jam’iyyah untuk Khidmat Milenial’,” tulis Gus Salam dalam pembukaan tulisannya dikutip VIVA pada Senin, 5 Agustus 2024.
Menurut Gus Salam, jargon tersebut terkesan seakan visioner dan berbasis peradaban. “Namun perlu dicermati secara jeli sambungan spirit-jiwa dan implementasinya; sambungan ruh dan jasadnya. Jangan terlena dengan kelincahan gerak ular kecil serta kelenturan manuvernya karena bisa-racun dan sengatanya juga berbahaya,” papar Gus Salam.
Gus Salam lantas menyinggung pidato sambutan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di Konferwil NU Jatim XVIII di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, 2 Agustus 2024, yang menyampaikan tentang deretan keberhasilan program PBNU. “NU diyakini oleh ketua umum tidak hanya tentang jam’iyyah dan jama’ah, lebih dari itu sebagai peradaban kompleks,” tulis Gus Salam.
Ia kemudian bergeser pada tema konflik antara PBNU dengan PKB yang, menurutnya, dipicu seteru hubungan selama hingga paska pilpres. “Dan ketegangan itu merembes melibatkan perbedaan konstituen politik tingkat akar rumput di lingkungan NU, hingga sekarang. Ketegangan itu membelah secara diametral sosial-budaya nahdliyyin yang telah menyatu secara alami dan penuh kearifan.”
Gus Salam juga menyinggung soal polemik PBNU sebagai penerima konsesi tambang dan pansus penyelenggaraan haji 2024 yang bergaung di DPR RI. “Karena Menteri Agama RI adalah adik kandung Ketua Umum PBNU, kemudian menyalahkan PKB karena dianggap mempelopori pansus DPR-RI. Dan akhirnya PBNU membentuk ‘Pansus PKB’, seakan menggunakan ‘hak konstitusional’ PBNU terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” tandas Gus Salam.
“Jauh sebelumnya, sejak pelantikan PBNU masa khidmat 2022-2027, pelik di lingkungan NU terjadi seakan tak berkesudahan. Dimulai dari ‘penyingkiran’ kader potensial di dalam struktur NU karena dianggap ‘tidak sejalan, bahkan dinilai menghambat agenda pembaharuan PBNU’ hingga memasukkan muallaf NU asal ‘bersertifikat’ kedalam struktur NU, karena dinilai sejalan dan dibutuhkan demi agenda pembaharuan (tajdid),” imbuh Gus Salam.
“Konferensi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan NU dan peningkatan kualitas program ‘dikonflikkan’ dengan alasan tidak sesuai dengan kebijakan PBNU. Padahal konferensi adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi keagamaan-kemasyarakatan tingkat daerah, cermin kedaulatan Nahdliyyin dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas berjam’iyyah di tingkat daerah,” tambah Gus Salam.
Sebagian kecil dari fakta-fakta berjam’iyyah tersebut menegaskan bahwa PBNU dengan slogan ‘Menghidupkan pemikiran (jiwa) Gus Dur’ adalah kebohongan kalau tidak dikatakan memanipulasi ‘kebesaran Gus Dur’ demi ambisi pribadi dan kelompok. “Merudapaksa kebesaran Muassis NU demi kuasa pribadi dan kelompok,” tegas Gus Salam.
Diketahui, PBNU membentuk Pansus PKB berdasarkan hasil dari rapat pleno PBNU. Tim Pansus PKB ini merupakan hasil dari rapat pleno PBNU dan menetapkan Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni sebagai ketua dan anggota.
Tim ini akan mengundang banyak tokoh baik yang masih aktif di PKB maupun yang saat ini sudah tidak lagi di PKB, namun memiliki hubungan kesejarahan dengan PKB. Lebih jauh, pansus ini bertujuan mengembalikan PKB ke pangkuan NU. Hal itu diperlukan untuk meluruskan sejarah PKB yang didirikan oleh NU.
Hasil kajian dari tim ini selanjutnya akan dibawa ke Pleno PBNU untuk pengambilan keputusan organisasi.
Halaman Selanjutnya
