Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap program makanan bergizi gratis sebagai bentuk investasi dan cara efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Hal ini disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik yang berjudul “Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dapat dilihat di website prakerja.go.id.
“Program ini merupakan ide yang sangat baik dan efektif dalam memperbaiki nutrisi yang dilakukan oleh negara. Dilaksanakan sejak usia dini dan bekerjasama dengan program makanan sekolah,” kata Sachs seperti dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs menyadari bahwa program makanan bergizi gratis membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun jika dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Sachs juga menjelaskan sejumlah dampak dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
“Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” tambahnya.
Lebih lanjut dijelaskan, implementasi program makan siang gratis ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” pungkasnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto telah mengumumkan program makanan bergizi gratis yang akan diberikan kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sudah menyetujui anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
