KPU Menetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan 03. Dasar hukum penetapan tersebut adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024.
Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pilpres yang tercatat sebanyak 164.227.475 suara. Pengucapan sumpah/janji presiden rencananya akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di hadapan seluruh pimpinan MPR periode 2024-2029.
Sebelum pengucapan sumpah/janji presiden, dinamika politik terus hangat terkait dengan arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang penting di tengah era transisi energi. Kementerian ESDM memegang peran vital dalam membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun pertama. Prabowo mengungkapkan keyakinannya pada pencapaian target tersebut dalam Qatar Economic Forum di Doha. Tantangan di sektor ESDM tidak ringan, terutama terkait dengan minyak bumi, energi baru, energi terbarukan, dan hilirisasi hasil tambang.
Dalam sektor minyak bumi, lifting minyak terus menurun dan masih terdapat kendala dalam investasi. Di sektor EBT, pemerintah berkomitmen mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat. Meskipun terdapat peningkatan penggunaan EBT, masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan maksimal.
PLN dan Kementerian ESDM telah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT. Pemerintah juga berupaya mengurangi penggunaan batu bara dalam PLTU dengan alternatif bahan bakar seperti limbah padat kelapa sawit dan pelet kayu.
Pemerintah perlu terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam sektor ESDM untuk mencapai target pembangunan yang diharapkan. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama agar sektor ESDM dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan Indonesia.
