SiwinduMedia.com – Setelah agenda Pemilu serentak 2024, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuningan mengalami gejolak. Puncaknya, 24 dari 32 DPC PAN di Kabupaten Kuningan meminta H Uba Sobari untuk mundur dari posisi Ketua DPD.
Gejolak di internal PAN ini dimulai dengan tidak adanya ruang bagi pengurus DPC di 32 Kecamatan untuk pengawalan saksi Pileg. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pengurus harian DPD PAN dan Ketua DPC yang ingin Uba mundur.
Kekecewaan para kader PAN bahkan sudah sampai ke DPW PAN Provinsi Jawa Barat. Perwakilan mereka bertemu dengan jajaran pengurus DPD PAN Kuningan yang difasilitasi oleh pihak DPW Jabar di Bandung pekan lalu.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke DPW PAN Jawa Barat. Pekan lalu kami bertemu di kantor DPW di Bandung. Kami ingin agar Ketua DPD PAN Kuningan mundur, karena tidak mampu memimpin organisasi,” kata Daud Yusuf, Wakil Ketua DPD PAN Kuningan yang didukung oleh beberapa Ketua DPC saat menginformasikan masalah ini kepada beberapa media, Jumat (3/5/2024).
Daud menjelaskan bahwa pihaknya merasa prihatin atas hasil Pileg 2024 yang menyebabkan kursi PAN di DPRD Kuningan berkurang dari 5 menjadi 3. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh manajemen yang buruk dari Ketua DPD PAN H Uba Sobari.
“Kolaborasi dari tingkat DPD hingga ranting tidak berjalan dengan baik. PAN sebenarnya telah menciptakan kader-kader yang baik, seperti yang berhasil duduk di kursi DPR RI Dapil Jabar X dan DPRD Jabar Dapil Jabar XIII,” ujar Daud.
Daud menegaskan bahwa PAN Kabupaten Kuningan harus meningkatkan suara seperti pada Pemilu 2014. Menurutnya, penurunan suara dan kursi PAN di DPRD Kuningan disebabkan oleh manajemen yang buruk dari Ketua, terutama dalam penentuan saksi.
“Dulu DPD telah membentuk Badan Saksi Daerah (BSD) untuk mengatur semua Badan Saksi Kecamatan. Namun, saksi yang diinstruksikan tidak diakomodasi, malah diserahkan kepada relawan. Ini melanggar AD ART,” katanya.
Menurut Daud, Ketua DPD telah membuat keputusan pribadi tanpa rapat pengurus. Hal ini melanggar AD ART Partai dan akan mendapatkan sanksi, terutama karena dilakukan oleh Ketua.
“BSD dibentuk untuk mengakomodasi saksi dari tingkat bawah, termasuk pengurus Ranting yang merupakan tim sukses. Jika Ranting tidak diberdayakan, akan ada potensi pengkhianatan, karena para saksi meminta, termasuk kepada Ketua DPC yang akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa tentang saksi kemarin,” tambahnya.
Mengenai audiensi dengan DPW pekan lalu, Daud menyatakan kekecewaannya terhadap alasan Ketua DPD yang mengaitkannya dengan Pilkada. Baginya, masalah yang terjadi murni terkait Pileg dan beberapa masalah lain diluar Pilkada.
“Kami tidak ingin dipimpin oleh Nahkoda yang tidak dapat dipercaya lagi. Jika tuntutan kami tidak diakomodasi oleh DPW dan DPD, kemungkinan kami akan keluar dari PAN,” tegasnya.
Daud menjelaskan bahwa 25 dari 32 Pengurus Harian DPD PAN telah menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD. Begitu juga dengan 24 dari 32 DPC.
“Kami berharap Ketua DPP dan DPW mengambil sikap tegas tanpa menunggu Musda atau Pilkada. Kami ingin adanya semangat baru, pemimpin baru. Banyak kader PAN yang layak untuk memperbaiki PAN Kuningan ke depan,” katanya.
Surat pengaduan juga telah dikirim ke DPP PAN di Jakarta dan komunikasi dengan DPP sedang berlangsung. DPP berharap masalah internal PAN Kuningan bisa diselesaikan oleh DPW PAN Jabar.
“Kita telah mengirim surat ke DPP, dan kita akan keluar dari PAN jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti oleh DPW maupun DPP,” ujar Daud.
“DPP dan DPW sudah memberikan ultimatum keras. Kuningan sedang dalam perhatian di Jawa Barat. Perkembangan PAN di Kuningan terus dipantau oleh DPP dan DPW,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kuningan Drs Toto Suharto SFarm Apt menyatakan bahwa DPW PAN Jabar telah mediasi persoalan DPD PAN Kabupaten Kuningan. Mereka fokus pada Pilkada dan tidak lagi mempermasalahkan Pileg.
“Masalah Haji Uba akan diselesaikan pada Musda yang akan datang. Semua DPD dan DPW mendukung Bang Zul Ketua Umum PAN untuk memimpin periode 2025-2030 secara aklamasi,” jelas Toto.
Daud menjelaskan bahwa pada pekan sebelumnya, perwakilan PH DPD dan DPC PAN melakukan audiensi dengan DPW PAN Jabar di Bandung. Ketua DPD PAN H Uba Sobari hadir dalam mediasi ini, didampingi oleh Sekretaris Drs Toto Suharto SFarm Apt dan Bendahara Ade Abdul Jafar Sidiq MKesos.
