Manggarai – Kebijakan Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Heribertus Nabit yang memecat 249 tenaga kesehatan atau nakes tengah menjadi sorotan. Pemecatan tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Manggarai.
Perwakilan nakes sempat menemui pimpinan DPRD Manggarai. Mereka meminta hak mereka diperjuangkan karena harus menghidupi keluarga.
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Matias Masir, sempat menangis saat mendengar curhatan nakes yang panik karena penghasilan untuk keluarga telah hilang. Beberapa nakes bahkan memiliki kondisi di mana suaminya tidak bekerja dan memiliki anak kecil. Ekonomi keluarga hanya ditopang oleh gaji seorang istri sebagai nakes sebesar Rp600 ribu per bulan.
Namun, yang mengejutkan, meskipun dipecat per 1 April 2024, para nakes non ASN itu ternyata belum menerima gaji sejak Januari 2024.
“Ada adik-adik kita nakes dari Kecamatan Cibal yang datang bertemu saya sambil menangis. Mereka panik dengan nasib keluarganya. Suaminya tidak bekerja. Anak masih kecil. Saya tanya dia sudah bekerja sejak tahun berapa, dia jawab mulai bekerja sejak 2014,” kata Matias Masir kepada VIVA, Sabtu malam, 13 April 2024.
Bagi Matias, sikapnya sebagai wakil rakyat bertentangan dengan Bupati Heribertus Nabit. Ia kecewa dengan pemecatan tersebut tanpa memberikan hak yang jelas kepada nakes.
“Apalagi mereka belum menerima gaji sejak Januari. Mereka yang sebelumnya berjuang agar kontraknya diperpanjang malah mendapatkan pemecatan,” jelas Matias.
Matias juga menyebut jasa besar nakes dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, nakes telah menjadi garda terdepan selama pandemi Covid-19 di Manggarai sepanjang 2021, namun mereka dilupakan begitu saja. Matias meminta Bupati untuk membatalkan keputusannya.
Matias menceritakan bahwa kedatangan ratusan nakes ke DPRD Manggarai pada 12 Februari 2024 bukan untuk melakukan demonstrasi. Mereka ingin berdialog mengenai gaji kecil dan nasib mereka yang sudah belasan tahun mengabdi namun belum diangkat menjadi ASN.
Selain itu, ada juga aspirasi nakes agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena beberapa di antara mereka telah mengabdi selama belasan tahun namun belum diangkat menjadi ASN.
Bupati Heribertus Nabit merespons pemecatan 249 nakes secara emosional. Ia menegaskan bahwa pemecatan tersebut dilakukan karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan bawahan terhadap atasan.
“Besok saya akan bersurat secara resmi kepada Pak Sekda untuk melakukan refocusing ulang. Jadi, semua yang melakukan demo, saya tidak akan menandatangani surat perpanjangan,” ujar Bupati Nabit.
“Para demonstran harus dihentikan. Saya tidak takut diintimidasi. Jika ini terkait dengan pemilihan, kalian tidak perlu memilih saya, itu tidak masalah. Jangan mengancam saya,” tambah Nabit.
Laporan: Jo Kenaru-NTT
Halaman Selanjutnya
Source: tvOne-Jo Kenaru
