Kamis, 28 Maret 2024 – 12:43 WIB
Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian dari mekanisme politik. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk menghargai proses politik tersebut.
“Itu mekanisme politik,” kata Hadi pada Kamis, 28 Maret 2024.
Meskipun begitu, Hadi menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam pemilu oleh pemerintah. Dia mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal proses persidangan di MK.
“Ikuti saja dan harus hargai semua proses serta dinamika politik yang ada,” ujarnya.
Pasca Pemilu 2024, dia memastikan situasi keamanan terkendali. Menurutnya, Kementerian Koordinator Polhukam telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran seperti TNI, Polri, hingga BIN.
“Kami sudah koordinasi dengan seluruh jajaran TNI, Polri, dan BIN untuk menjaga proses demokrasi,” tambahnya.
Diketahui, kubu calon Presiden dan calon Wakil Presiden 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta calon Presiden dan calon Wakil Presiden 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang telah dimulai sejak Rabu, 27 Maret 2024.
