Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa ada sekelompok mafia peradilan yang sering menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk melaporkan kekayaan masing-masing setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Jimly dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan batas usia minimal capres-cawapres di Gedung MK, Jakarta, pada Jumat, 3 November 2023.
Jimly menjelaskan bahwa dalam mafia peradilan tersebut terdapat aparat penegak hukum seperti polisi, panitera, dan jaksa. Polisi dan jaksa melaporkan jumlah pendapatan yang mereka peroleh, dengan jaksa memiliki jumlah pendapatan yang lebih banyak karena keterlibatannya dalam eksekusi dan proses peres. Selain itu, para panitera juga terlibat dalam praktik mafia peradilan, dengan mendapatkan keuntungan dari perpindahan hakim dan menjadi manajer di tempat yang sama. Para hakim juga diduga menerima uang haram, walaupun jumlahnya lebih sedikit daripada yang lainnya.
Selain itu, Jimly juga menyinggung peran advokat dalam mafia peradilan, dengan menyebut bahwa advokat juga mengambil keuntungan dari berbagai tahapan perkara hingga eksekusi. Jimly menekankan bahwa dalam praktik mafia peradilan ini semua pihak mendapatkan bagian keuntungan, tetapi advokat adalah yang paling banyak mendapatkan.
Jimly berharap agar advokat tetap menjaga idealisme dan tidak melupakan tugasnya, meskipun mereka bisa menjadi kaya. Jimly juga menyebut bahwa peran advokat sangat besar dalam mafia peradilan ini.
Artikel ini diakses pada halaman “Selanjutnya” dengan Jimly melanjutkan penjelasannya mengenai panitera yang terlibat dalam pusara mafia peradilan.
