Rabu, 10 Januari 2024 – 07:30 WIB
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto akan memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
KPK mengundang Prabowo bersama capres lain, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk adu gagasan dan menjelaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Adu gagasan ini rencananya akan digelar pada 17 Januari 2024.
“Insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran (cawapres Gibran Rakabuming Raka) akan datang,” kata Nusron saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Januari 2024.
Nusron mengatakan, adu gagasan mengenai pemberantasan korupsi ini baik untuk bangsa. Politikus Partai Golkar ini juga menilai, komitmen memberantas korupsi harus dipegang oleh semua pejabat negara, termasuk para capres.
“Kan ini baik untuk bangsa. Komitmen anti korupsi sebagai pejabat negara,” jelasnya.
KPK Undang Tiga Capres
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya bakal menghadirkan tiga calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam pembahasan soal kegiatan bertajuk Paku Integritas atau penguatan dalam berintegritas.
Ketiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan diminta untuk menjelaskan apa komitmen mereka dalam mencegah hingga memberantas tindak pidana korupsi.
“Nanti masing-masing pasangan calon presiden maupun wakil presiden menyampaikan komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas tentunya dalam rangka pemberantasan korupsi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di gedung Merah Putih KPK, Selasa, 9 Januari 2024.
Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menjelaskan, nantinya juga akan turut hadir dari pihak KPU dan Bawaslu. Sebab, mereka semua akan memantau tiga capres tersebut.
Tiga capres itu diundang KPK pada Rabu, 17 Januari 2024 pekan depan. Tiga capres itu yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
“Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen anti korupsi para penyelenggara negara,” ujarnya.
