Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjelaskan dugaan transaksi ilegal yang terjadi di tahun politik. Menurut Mahfud, PPATK memiliki kewenangan untuk menjelaskan dugaan tersebut sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Hal ini ia ungkapkan setelah rapat koordinasi dengan PPATK di Kantor Kemenkopolhukam.
Mahfud juga meminta agar PPATK dapat menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh situasi politik menjelang kontestasi pemilu 2024. Ia juga mengaku sering berkoordinasi dengan PPATK secara rutin.
PPATK telah mengendus transaksi keuangan yang mencurigakan menjelang kontestasi pemilu 2024 dan telah mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dana mencurigakan yang diduga untuk membantu kampanye pilpres. Meskipun PPATK tidak menjelaskan secara rinci nominal pasti aliran dana ilegal tersebut, namun mereka menegaskan bahwa aliran dana itu jumlahnya mencapai triliunan.
Mereka juga menemukan bahwa transaksi dalam rekening khusus yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu, cenderung datar, justru banyak transaksi dari pihak lainnya. Ini menimbulkan ketidaksesuaian yang membuat pembiayaan kegiatan pemilu menjadi tidak jelas.
Mahfud MD mengingatkan PPATK untuk fokus pada tugas-tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa terpengaruh oleh situasi politik dan berharap PPATK dapat secara transparan menjelaskan dugaan transaksi ilegal yang terjadi di tahun politik.
