Sabtu, 30 Desember 2023 – 17:56 WIB
Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta agar bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab bansos sudah menjadi program pemerintah.
Menurut Ganjar, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR.
“Tak hanya itu, lanjutnya, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda. Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan,” jelasnya.
Ganjar mengatakan, bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.
Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.
Misalnya, penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPH) harus tepat sasaran, dengan demikian datanya tidak berubah-ubah.
Hal ini, lanjutnya, menjadi dasar pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, mengusung KTP Sakti yang di dalamnya terekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.
Ketika ditanya apakah Ganjar setuju penyaluran bansos tambahan ditunda, capres berambut putih itu mengatakan, “Jangan dipolitisasi, jangan diklaim, karena itu hak rakyat,” imbuhnya.
