Pada Senin, 15 September 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan urgensi pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan langkah-langkah pemulihan yang cepat setelah terjadi aksi massa. Dalam sebuah rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, Bima menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) guna menjaga keadaan agar tetap kondusif, terutama setelah insiden pembakaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.
Dia menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun ke berbagai daerah dengan tujuan melakukan kunjungan, silaturahmi, dan konsolidasi, terutama di wilayah yang terdampak kerusuhan. Mendagri memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas dan ketertiban yang harus terjaga, serta mendorong percepatan proses pemulihan.
Bima juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) segera bertindak, terutama dalam memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan. Dia menekankan bahwa proses pemulihan harus direncanakan secara bertahap dengan skala prioritas yang jelas, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.
Selain itu, Bima juga menyoroti perlunya pengaktifan kembali Siskamling dengan tiga tujuan utamanya, yaitu memperkuat kebersamaan warga, menjaga keamanan lingkungan, dan meningkatkan deteksi dini. Dia menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam kegiatan Siskamling dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan.
Dalam forum tersebut, Bima memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi NTB yang tetap melaksanakan tugas meskipun gedung dewan rusak terbakar. Dia menyoroti komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah di tengah kondisi darurat. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) NTB Amiruddin, Sekretaris DPRD Provinsi NTB Hendra Saputra, serta jajaran Forkopimda Provinsi NTB lainnya.
