Aksi ratusan mahasiswa dari 12 elemen di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diwarnai dengan pengibaran bendera one piece, Senin (1/9). Aksi pengibaran bendera one piece terjadi di depan gerbang masuk Kantor DPRD NTT. Massa menuntut agar seluruh tunjangan DPR RI dihapuskan sehingga tidak ada kesenjangan dengan rakyat, khususnya para buruh yang bekerja dari pagi hingga malam. Mereka menegaskan bahwa seluruh tunjangan DPR harus dibatalkan dan menolak penggunaan uang pajak rakyat untuk kepentingan pribadi.
Selain itu, massa juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri, Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo karena dianggap tidak mampu mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang berujung pada kecelakaan tragis. Aksi ini sempat mengalami kericuhan saat aparat menutup rapat pintu gerbang dan melarang massa aksi masuk ke dalam gedung DPRD, namun massa akhirnya berhasil menerobos pintu gerbang.
Koordinator aksi, Adel, menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi percaya dengan kinerja institusi Polri yang dianggap brutal dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, dia juga menyoroti gaya hidup kemewahan anggota DPRD Maluku, menegaskan bahwa hidup kemewahan juga menjadi sorotan, tidak hanya di kalangan anggota DPR RI tetapi juga DPRD Maluku.
Dalam orasinya, Adel juga meminta pembebasan dua warga adat Negeri Hayaz, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang ditahan setelah memperjuangkan hak-hak adat. Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartono, menegaskan bahwa pihak kepolisian mendukung kebebasan berpendapat selama tidak terjadi tindakan anarkis.
