Pulau Enggano, sebuah pulau terluar Indonesia yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, saat ini mengalami kondisi darurat akibat terputusnya pelayanan transportasi laut sejak akhir Maret 2025. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, turut mengadvokasi masyarakat Enggano dalam situasi ini. Pulau ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki luas wilayah 400,6 km², dan jarak sekitar 130 mil laut dari Kota Bengkulu. Masyarakat Enggano sangat bergantung pada transportasi laut untuk kebutuhan dasar dan ekonomi.
Rieke menyoroti dampak serius akibat terputusnya transportasi laut, seperti distribusi hasil bumi yang terhambat, gangguan pelayanan pendidikan, kesehatan, serta energi. Penyebab utama gangguan transportasi adalah pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, yang saat ini tengah dalam tahap pengerukan darurat oleh PT Pelindo. Meskipun pengerukan sedang berlangsung, Rieke menekankan bahwa masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama.
Politisi PDIP ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penanganan darurat di Pulau Enggano. Ia percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki kepekaan terhadap kondisi penderitaan rakyat di pulau terluar ini, dan memohon langkah cepat dan komprehensif. Rieke juga mengungkapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas dukungan dan diskusi, serta menggalang dukungan publik melalui tagar #SaveEnggano. Dengan populasi sekitar 4300 jiwa di Enggano, Rieke menekankan bahwa mereka bukan hanya penduduk biasa, melainkan juga penjaga batas negeri yang membutuhkan dukungan dalam situasi darurat ini.
