Demo menolak RUU TNI tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga merambah ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Salah satu tuntutan utama dari para demonstran adalah menolak isi RUU TNI yang dianggap akan mendukung dwifungsi militer. Meskipun protes dan demonstrasi telah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya, DPR memutuskan secara bulat untuk mengesahkan perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai undang-undang dalam Rapat Paripurna. Berbagai aksi dilakukan di berbagai daerah, seperti di Medan, di mana Aliansi Masyarakat Sipil Sumut menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI di depan Pos Bloc Medan. Di sana, massa membawa poster dengan berbagai tuntutan, seperti ‘Awas Orde Baru Bangkit Lagi’ dan ‘Tolak Dwifungsi TNI’. Perwakilan aksi, Christison Sondang, mengecam pengesahan RUU TNI yang tergesa-gesa karena dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat sipil.
Di Bandung, massa mahasiswa juga melakukan aksi tolak RUU TNI di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menyampaikan keresahannya terkait peluang dwifungsi TNI yang dianggap merugikan masyarakat sipil. Selain itu, di Semarang, aliansi BEM Semarang Raya juga turut menggelar aksi di depan kompleks DPRD Jawa Tengah untuk menuntut pencabutan UU TNI yang baru disahkan. Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia menyoroti berbagai dampak revisi undang-undang tersebut, seperti penambahan instansi yang bisa diduduki prajurit aktif dan penambahan usia pensiun TNI yang dianggap menganggu regenerasi prajurit. Meski DPR telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna sebelumnya, aksi penolakan masih terus dilakukan oleh masyarakat.
