Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Anto Mukti Putranto. Penunjukan Qodari ini menarik perhatian publik karena posisi Kepala KSP memiliki peran strategis dalam menjalankan agenda pemerintahan. Setelah dilantik, Qodari menerima amanat untuk melanjutkan peran KSP dalam mendukung program-program Presiden. Dalam hal ini, Qodari berkomitmen untuk lebih aktif dalam memperkuat fungsi komunikasi pemerintah.
Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki peran utama dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. KSP terdiri dari berbagai struktur dengan Kepala Staf yang memimpin seluruh fungsi. Untuk memastikan layanan berkualitas tinggi, KSP menerapkan Tata Kelola Layanan (TKL) yang mengacu pada standar ISO 20000-1:2018. Langkah-langkah yang diambil untuk implementasi kebijakan adalah menyediakan tata kelola yang sesuai kebutuhan, menjalin hubungan kerja yang kuat dengan pengguna layanan, menetapkan target kinerja, melakukan pemantauan, dan melakukan peningkatan mutu layanan secara konsisten.
Selain itu, KSP juga menjaga keamanan informasi dengan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang mengikuti standar ISO 27001:2022. Kebijakan keamanan informasi ini melibatkan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan arah organisasi, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi, serta mematuhi standar SMKI sesuai ISO 27001:2022. Ini menunjukkan komitmen KSP dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
