Pimpinan DPR telah memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan akan bertemu dengan mereka besok. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan, DPR menjamin akan melakukan tinjauan komprehensif tentang tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Pemimpin fraksi akan bertemu besok untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memerintahkan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Mereka menjelaskan bahwa revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diselesaikan sebelum pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun DPR berharap akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini. Pimpinan DPR, Puan Maharani, akan memimpin reformasi komprehensif untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Seluruh anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari masa lalu dan menjadikannya evaluasi untuk masa depan.
