Jakarta, CNN Indonesia – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF) guna menginvestigasi tindakan anarkis dan penjarahan yang terjadi pada pekan terakhir Agustus. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejadian tersebut dapat diungkap secara menyeluruh, terutama setelah menimbulkan korban jiwa. Anarkisme yang terjadi, seperti pembakaran kantor polisi dan fasilitas umum hingga penjarahan properti milik anggota DPR dan seorang menteri, memerlukan klarifikasi mendalam.
Beda pandangan antara Prabowo dan masyarakat terkait latar belakang kerusuhan ini menunjukkan perlunya investigasi lebih lanjut. Hendardi menekankan perlunya TGPF yang kredibel untuk mengungkap fakta sebenarnya, pola gerakan, dan memisahkan antara aspirasi demokratis dengan agenda politik tersembunyi. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi eskalasi konflik yang terjadi.
Data dari YLBHI menyebutkan bahwa 3.337 massa aksi di 20 kota ditangkap, 1.042 lainnya dilarikan ke rumah sakit, dan 10 orang meninggal dunia. Sedangkan hingga 6 September, KontraS melaporkan masih ada 8 orang yang hilang. Langkah-langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi situasi eskalatif penting dilakukan dengan transparansi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pengungkapan fakta dan kebenaran menjadi kunci untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman yang sejati. Semua ini bertujuan untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
