Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono memberikan pandangannya terkait rencana Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB) untuk mengajukan pemakzulan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi alias Demul melalui DPRD Jabar. Menurut Ono, larangan studi wisata yang termuat dalam Surat Edaran adalah keputusan Gubernur Demul. Alasan di balik penerbitan surat edaran tersebut adalah untuk tidak memberatkan orang tua siswa. Namun, dampak dari kebijakan ini dapat membuat para pekerja pariwisata menjadi korban dalam konteks ekonomi sektor tersebut.
Ono berharap agar para pekerja pariwisata dan hotel dapat menyajikan data yang menggambarkan kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari larangan tersebut. Dia menekankan pentingnya data termasuk mengenai penjualan kendaraan oleh perusahaan bus, pemecatan pekerja, penurunan tingkat okupansi hotel, dan penurunan omset di industri kuliner. Data-data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pemerintah dan DPRD Jawa Barat.
Meskipun muncul usulan mengenai pemakzulan Demul, Ono menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Demul. Dia lebih memilih agar masalah yang dihadapi diungkapkan secara jelas dan transparan, serta didiskusikan dengan pihak terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Ono juga berencana untuk melakukan audiensi bersama SP3JB dan DPRD untuk membahas isu-isu tersebut. Sementara itu, Demul menolak memberikan komentar mengenai isu pemakzulan yang mengarah ke arahnya.
