Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, telah dilakukan dengan akuntabel. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap kritikan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, dalam rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen. Setyo menekankan bahwa seluruh proses OTT dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan tidak sembarangan dalam pengambilan langkah penindakan.
Menurut Setyo, perkara yang menjerat Abdul Azis berkaitan dengan dugaan suap, dan semua langkah yang diambil KPK memiliki dasar hukum yang jelas. Dia memastikan bahwa proses OTT dimulai dari informasi awal yang diterima lembaganya melalui jaringan masyarakat. Sebelumnya, Sahroni mengkritik OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Abdul Azis, menilai bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Namun, Setyo tetap menegaskan bahwa OTT dilakukan berdasarkan proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
