Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, saat ini tengah menjadi pusat perhatian publik setelah kebijakannya dalam menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memprovokasi protes massal. Meskipun kebijakan tersebut telah dicabut dan permintaan maaf telah diajukan, demonstrasi terus berlanjut, mengakibatkan tuntutan agar Sudewo mengundurkan diri dari posisinya sebagai Bupati Pati.
Sudewo resmi menjabat sebagai Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 setelah memenangkan Pilkada 2024 bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko. Pasangan ini meraih kemenangan dengan mengantongi 419.684 suara atau 53,53 persen dengan mengusung slogan “Wong Asli Pati Wae Go”.
Profil Sudewo mencakup latar belakang pendidikan dan karier yang dimulai dari SMAN 1 Pati hingga Universitas Diponegoro (UNDIP) di mana ia menempuh pendidikan magister. Sebelum terjun ke dunia politik, Sudewo memiliki pengalaman dalam sektor konstruksi dan pemerintahan.
Keterlibatan Sudewo dalam Partai Gerindra membawanya ke posisi sebagai Anggota DPR RI di periode 2009–2014 dan kembali terpilih pada periode 2019–2024 serta 2024–2029. Pada tingkat internal partai, Sudewo pernah menjabat sebagai Ketua DPP Gerindra Bidang Pemberdayaan Organisasi.
Namun, kontroversi muncul ketika kebijakan peningkatan PBB-P2 yang diterapkan oleh Sudewo menuai kritik keras dari masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut dibatalkan, protes tetap berlanjut dan bahkan menuntut Sulis untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Selain kontroversi kebijakan pajak, Sudewo juga terkait dengan dugaan korupsi yang mencuat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Namun, Sudewo membantah menerima aliran dana dalam kasus tersebut.
Dengan segala kontroversi yang melibatkan dirinya, masa jabatan Sudewo sebagai Bupati Pati 2025–2030 akan menjadi ujian politik yang besar. Dengan tuntutan untuk mundur dari sebagian warga dan tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi, Sudewo dihadapkan pada berbagai tekanan yang perlu diatasi dalam menjabat sebagai pemimpin daerah.