Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan reformasi sistem pengupahan nasional dengan mengganti skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi upah sektoral berbasis industri yang ditetapkan secara nasional. Menurut Dedi, perbedaan upah antarwilayah seringkali menjadi pemicu migrasi tenaga kerja dan relokasi industri yang tidak produktif. Contohnya adalah ketimpangan UMK di kawasan industri seperti Purwakarta dan Karawang, atau Sumedang dan Bandung, yang dapat mencapai selisih hingga Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Perbedaan ini tidak mencerminkan kondisi industri yang realistis, melainkan hasil dari negosiasi yang dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Dengan diberlakukannya sistem upah nasional berdasarkan sektor, Dedi meyakini akan tercipta keadilan dan stabilitas bagi pelaku industri dan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mereduksi potensi politisasi dalam penetapan upah minimum daerah. Dedi berharap usulannya ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk diterapkan.
Dedi Mulyadi Usul UMK Dihapus: Upah Sektoral Nasional Alternatif Terbaik
