Pada Senin, 14 Juli 2025, hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris menuntut kepada pemerintah untuk segera mengakui kedaulatan negara Palestina dan mengambil tindakan nyata untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan etnis” di Jalur Gaza. Inisiatif ini diprakarsai oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East dan mencakup anggota parlemen dari berbagai faksi Partai Buruh. Mereka menyampaikan desakan tersebut melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, sebagai bentuk keprihatinan terhadap rencana Israel membangun “kota kemanusiaan” di Rafah, Gaza Selatan, yang dianggap sebagai pemindahan paksa warga sipil Palestina.
Para legislator Partai Buruh juga menyerukan Inggris untuk mengambil sikap tegas, seperti mendukung pembebasan sandera, mengembalikan dana untuk UNRWA, serta memberlakukan blokade perdagangan terhadap produk produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Mereka menganggap pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah penting untuk menjaga kredibilitas Inggris dalam mendukung solusi dua negara.
Meskipun Partai Buruh saat ini memimpin pemerintahan Inggris, belum ada perubahan dalam posisi resmi negara terkait pengakuan Palestina. Sementara itu, konflik di Gaza yang telah berlangsung selama 10 bulan terus berlanjut, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Para pejabat Palestina dan pengamat internasional menggambarkan situasi ini sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern kawasan tersebut.
