Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan DPR telah memulai proses uji publik terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Meskipun banyak pihak menolak, penulisan ulang sejarah tetap akan dilanjutkan. Para akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri, seperti Universitas Andalas, Diponegoro, dan Hasanuddin, ikut terlibat dalam uji publik yang dilakukan DPR. Di sisi lain, Kementerian Kebudayaan baru akan memulai uji publik pada bulan Juli 2025 tanpa detail waktu yang diungkapkan oleh Fadli Zon. Proyek penulisan sejarah ini telah menuai sorotan sejak awal karena menghilangkan beberapa bagian, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Kontroversi semakin berkembang setelah pernyataan Fadli Zon yang meragukan keberadaan bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, pada peristiwa 1998. Meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak, Fadli kemudian menerima terjadinya kekerasan seksual, tetapi mempersoalkan penggunaan diksi “massal”. Dia menegaskan bahwa tidak bermaksud menghilangkan fakta sejarah, meskipun pernyataannya menuai kontroversi.
Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah: Keterlibatan UNDIP dan UNAND
