Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan bahwa anak jalanan merupakan sasaran utama dari program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pemerintah. Kelompok anak jalanan yang akan dilibatkan dalam program ini dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Anak jalanan dari desil 1 dan desil 2, yang merupakan kelompok paling miskin dalam DTSEN, menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang tidak terdaftar di Dapodik atau putus sekolah.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kementerian Sosial telah membentuk tim yang akan bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat untuk melakukan penelitian langsung di lapangan. Sekolah Rakyat permanen di Jawa Barat yang akan dibangun pada tahun 2025 juga telah diungkap, salah satunya berlokasi di Ciwidey, Kabupaten Bandung.
Program Sekolah Rakyat ini terdiri dari 100 unit dan akan beroperasi mulai 14 Juli 2025. Sekolah berasrama ini menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan semua biaya ditanggung negara. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan sistem multi entry dan multi exit menjadi salah satu keunggulan Sekolah Rakyat dibandingkan sekolah konvensional.
Kementerian Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini, sementara proses rekrutmen guru dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Agama (Kemenag). Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memberdayakan keluarga miskin dan meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
