Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kenaikan gaji hakim secara nasional setelah hampir dua dekade stagnan. Kenaikan gaji ini didasarkan pada prinsip bahwa para hakim harus hidup dengan martabat, tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Prabowo mengatakan hal ini saat pelantikan para hakim di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta, di mana ia menekankan bahwa hakim merupakan benteng terakhir keadilan bagi warga biasa. Para hakim diharapkan tetap bersikap adil, tidak diskriminatif, dan tak terpengaruh.
Prabowo mengekspresikan kekagetannya atas fakta bahwa gaji hakim tidak mengalami peningkatan selama 18 tahun, dengan banyak hakim masih berjuang secara finansial. Oleh karena itu, ia siap mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kenaikan gaji hakim, dengan memberikan prioritas pada hakim berpangkat terendah yang akan mendapatkan kenaikan hingga 280%. Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk memotong anggaran militer dan polisi jika diperlukan untuk mendukung reformasi gaji bagi yudikatif.
Prabowo memastikan bahwa semua hakim akan menerima kenaikan gaji yang substansial dan ia secara pribadi akan memantau proses ini. Ia yakin bahwa anggaran nasional cukup untuk mendukung kenaikan ini karena sistem hukum suatu negara adalah landasan keberhasilannya. Prabowo menegaskan bahwa dengan hakim yang kuat, hukum akan ditegakkan, keadilan akan diterapkan, dan siapapun yang melanggar hukum harus mematuhi aturan demi kepentingan semua pihak.
