Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan kritik terhadap kebijakan jam masuk sekolah yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul). Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan bagi para pelajar, dengan mengacu pada pengalaman serupa di Nusa Tenggara Timur yang mendapat banyak kritik. Irfani menekankan pentingnya melakukan kajian komprehensif sebelum memberlakukan kebijakan tersebut, dan menyarankan agar faktor dampak psikologis, kesehatan, dan prestasi belajar siswa menjadi pertimbangan utama.
Dalam konteks penerapan kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi, Dedi Mulyadi telah menggulirkan wacana agar siswa mulai masuk sekolah pukul 06.00. Meskipun demikian, dalam surat edaran SE nomor 58/PK.03/DISDIK yang diterbitkan, jam pelajaran pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat tetap dimulai pukul 06.30 WIB. Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga diatur mengenai waktu pembelajaran per hari dan proses belajar mengajar yang hanya berlaku dari Senin hingga Jumat, sementara Sabtu dan Minggu meniadakan proses belajar mengajar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa implementasi dari surat edaran tersebut akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, yaitu Juli 2025 mendatang. Dengan demikian, penyesuaian jam efektif belajar tetap berjalan proporsional tanpa merubah secara drastis. Evaluasi menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan tersebut dinilai penting agar risiko kesehatan dan keselamatan pelajar dapat dihindari, sebagaimana pengalaman negatif di Nusa Tenggara Timur. Semua pihak diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar yang optimal untuk kepentingan utama anak-anak di Jabar.
