Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tak terduga datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Senin. Tujuannya adalah untuk membahas sejumlah program di Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak terkena korupsi. Dalam pertemuan dengan jajaran KPK, Dedi menerima arahan untuk melakukan efisiensi dan mengalihkan belanja pemerintah yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik. Prioritas utama termasuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, listrik, dan penanganan kemiskinan.
Di sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp5 triliun lebih dialokasikan ulang untuk mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap boros menjadi lebih efektif. Salah satu contoh adalah realokasi anggaran dari teknologi informasi kepada pembangunan ruang kelas baru yang lebih diperlukan dalam dunia pendidikan. Selain itu, anggaran untuk perjalanan dinas dipindahkan ke infrastruktur jalan dan belanja sosialisasi dialihkan untuk memperbaiki penerangan listrik di masyarakat.
Dedi juga membahas kebijakan untuk memperbaiki pendidikan karakter dan pembinaan siswa yang bermasalah. Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa yang agresif dan terlibat dalam tawuran, minuman keras, dan masalah gim online. Semua langkah ini mendapat apresiasi dari KPK, yang juga memberikan masukan terkait perencanaan dan penggunaan anggaran di Provinsi Jawa Barat.
Kesimpulannya, kedatangan Dedi Mulyadi ke KPK dan langkah-langkah strategis yang dibahas merupakan upaya untuk menciptakan perubahan positif dan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapannya adalah bahwa ide dan improvisasi dari Gubernur Jawa Barat ini benar-benar dapat membuat perubahan yang berdampak baik bagi masyarakat.
