Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah memastikan bahwa sertifikat tanah terkait sengketa lahan Mbah Tupon dari Bantul, Yogyakarta telah diblokir. Langkah ini diambil untuk mencegah penggunaan sertifikat tersebut dalam proses jual beli tanah selama pemeriksaan polisi masih berlangsung. Kasus Mbah Tupon telah ditangani secara serius oleh pihak berwenang. Pihak debitur yang terlibat dalam kasus ini telah dilaporkan ke polisi karena kasus pengalihan hak tanah yang terjadi.
Mbah Tupon diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanahnya, yang kemudian digunakan sebagai jaminan kredit tanpa sepengetahuannya. Keluarga Mbah Tupon masih menunggu proses pengembalian hak dan keadilan terkait sertifikat tanah yang dianggap disalahgunakan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda DIY dan sedang dalam tahap penyelidikan oleh polisi setempat. Kasus serupa ini juga dianggap sebagai salah satu dari ribuan kasus penyerobotan tanah rakyat oleh ‘mafia tanah’.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai bahwa kasus ini menggambarkan pola penipuan yang kerap menimpa para ahli waris tanah yang minim pengetahuan soal hukum pertanahan. Dukungan diberikan kepada Polda DIY untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Proses pendalaman kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya sindikat yang bertanggung jawab atas penipuan ini. Selain itu, langkah-langkah hukum juga terus diambil untuk mengembalikan hak dan keadilan kepada keluarga Mbah Tupon dalam kasus ini.
