Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengungkap kekhawatiran imbas program efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto terhadap lembaga dan instansi pemerintah. Adies menyatakan bahwa DPR juga terdampak oleh kebijakan tersebut, sehingga kini kunjungan kerja di bawah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (bKSAP) dihilangkan. Bahkan, Adies mengaku khawatir tidak bisa membayar gaji pegawai jika efisiensi tersebut terus berlanjut hingga bulan Mei.
Menurut Adies, DPR telah memotong anggaran sebesar Rp1,3 triliun sebagai dampak dari efisiensi tersebut, dari pagu anggaran awal sebesar Rp6,6 triliun di tahun 2025. Oleh karena itu, pihaknya harus menjaga pengeluaran dengan ketat, termasuk mengurangi kunjungan kerja dan lebih memilih menggunakan mobil pribadi.
Adies juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada anggota DPR yang menggunakan mobil dinas, karena mobil dinas hanya disediakan untuk pegawai di seketariat. Hal ini menunjukkan bahwa DPR turut merasakan dampak dari pemangkasan anggaran yang semula terhindar dari situasi tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan bahwa pagu anggaran DPR seharusnya sebesar Rp6,6 triliun namun telah mengalami pemangkasan. Namun, ia menegaskan bahwa DPR tetap berkomitmen untuk melakukan efisiensi pengelolaan anggaran. Semua kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan efisiensi pengeluaran dalam lembaga tersebut.
